Kabupaten Karawang, spiritnews.co.id – Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026, Bupati Karawang Aep Syaepuloh meluncurkan program modul belajar siswa gratis untuk SD dan SMP Negeri, di Aula Husni Hamid Kompleks Pemda Karawang, Kamis (23/7/2026).
Kebijakan ini diambil untuk menjawab keresahan masyarakat akan mahalnya harga Lembar Kerja Siswa (LKS). Bupati Aep, mengatakan, pemberian modul gratis merupakan bentuk hadiah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kepada anak-anak dalam momentum Hari Anak Nasional.
“Alhamdulillah hari ini, bertepatan dengan Hari Anak Nasional, kami memberikan hadiah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya peserta didik SD dan SMP negeri, berupa modul pembelajaran gratis,” kata Bupati.
Menurutnya, selama ini pembelian LKS menjadi salah satu pengeluaran rutin yang harus ditanggung orang tua setiap semester. Karena itu, Pemkab Karawang mengambil alih pembiayaan agar masyarakat tidak lagi terbebani. Aep mengatakan, pemberian modul belajar siswa gratis mulai direalisasikan dari tahun ajaran 2026 dimana akan diberikan persatu semester dengan rincian 12 modul mata pelajaran untuk SMP dan 5 Modul mata pelajaran untuk SD.
“Ada total buku 12 mata pelajaran untuk jenjang SMP dan SD baru 5 dari 9 mata pelajaran, insya Allah kedepan dilengkapi,” katanya.
Selain itu, ia juga menyebutkan peluncuran Modul Belajar Gratis ini pertama kali dilakukan di Kabupaten Karawang dengan total anggaran yang dikeluarkan kurang lebih Rp 7 Miliar.
“Anggarannya hampir Rp 7 Miliar untuk LKS (modul belajar siswa) tentunya dengan kualitas bagus dan mungkin ini Kabupaten Karawang yang baru meluncurkan bahkan mungkin di Indonesia. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah,” jelasnya.
Ditegaskan, kualitas modul juga menjadi perhatian pemerintah. Ia meminta agar bahan dan kertas yang digunakan memiliki kualitas baik sehingga dapat digunakan selama satu semester.
“Kami tidak hanya ingin gratis, tetapi kualitasnya juga harus bagus. Kertasnya harus kuat karena modul ini dipakai selama enam bulan dan bisa dibawa pulang maupun digunakan di sekolah,” ujarnya.
Program Modul Gratis Menyasar Siswa SD dan SMP Program tersebut untuk sementara baru diberlakukan bagi siswa SD dan SMP negeri. Namun, Aep mengaku telah menerima banyak masukan dari masyarakat agar program serupa juga menyasar sekolah swasta maupun madrasah.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mengkaji kemungkinan perluasan program.
“Tadi saya sudah minta kepada Kadisdikbud dan Pak Sekda agar dikaji. Harapan kami ke depan seluruh anak-anak di Kabupaten Karawang, termasuk yang bersekolah di swasta maupun madrasah, juga bisa merasakan manfaat program ini,” ucapnya.
Aep berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.
“Kami ingin menjawab kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan program ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Karawang menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Kepala Disdikbud Karawang, Wawan Setiawan Natakusumah, mengatakan, modul pembelajaran tersebut disusun oleh guru-guru terbaik di Karawang melalui Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) untuk jenjang SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk jenjang SMP. Penyusunan modul dilakukan mengacu pada kurikulum yang berlaku sehingga materi yang diterima siswa tetap berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas.
“Modul ini bukan sekadar pengganti LKS. Isinya disusun oleh guru-guru kita sendiri berdasarkan capaian pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Jadi kualitasnya tetap terjamin karena disusun oleh tenaga pendidik yang memahami karakter siswa di Karawang,” kata Wawan.
Ia menjelaskan, setiap siswa akan menerima satu paket modul yang berisi seluruh mata pelajaran dan dapat digunakan selama satu semester. Selain untuk kegiatan belajar di sekolah, modul tersebut juga dapat dibawa pulang sebagai bahan belajar mandiri di rumah.
“Harapan kami, dengan adanya modul gratis ini tidak ada lagi siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran hanya karena belum memiliki bahan ajar. Semua anak mendapatkan hak yang sama untuk belajar,” tuturnya.
Disdikbud juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk menerima masukan dari guru, kepala sekolah maupun orang tua agar kualitas modul terus ditingkatkan pada semester berikutnya.
“Kami optimis program modul pembelajaran gratis ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat,” ungkapnya.(ops/sir)
